Landasan Pijak Diversifikasi Pangan

Dr Andi Irawan

Koran Tempo 22 Januari 2010

Salah satu parameter kesuksesan pemerintah dalam konteks ketahanan pangan nasional adalah keberhasilan program diversifikasi pangan, mengapa demikian? Argumentasinya sederhana. Berhasilnya program diversifikasi pangan menunjukkan, dominasi pangan tertentu dalam konsumsi pangan masyarakat telah hilang. Hal itu juga menunjukkan, satu jenis pangan bisa mensubsti-tusi pangan lainnya. Sehingga kelangkaan satu jenis pangan tidak akan menimbulkan kerawanan pangan, karena masyara- kat mau dan bisa mengakses pangan sub-stitusinya.

Sebagaimana yang diketahui selama ini, kita termasuk negara yang tidak berhasil melakukan diversifikasi pangan. Parameter mudah yang bisa dipakai, datanglah ke daerah-daerah yang 15-20 tahun lalu berbasis pangan pokok nonberas (sagu di Maluku, umbi-umbian di Papua, jagung untuk Madura, dan lain-lain), maka Anda dapat melihat bagaimana beras telah mendominasi atau menggeser fungsi pangan pokok lokal di daerah-daerah tersebut.

Ketika kita berbicara tentang bagaimana menyukseskan program diversifikasi pangan, ada sejumlah prinsip dasar yang perlu kita pahami, yang menjadi landasan pijak program diversifikasi pangan tersebut. Pertama, bahwa diversifikasi pangan akan hadir dengan mudah ketika harga pangan bukan lagi menjadi pembatas (konstrain) utama dalam perilaku konsumsi pangan masyarakat. Prinsip Engel dalam teori konsumsi pangan menyatakan bahwa ketika pendapatan masyarakat tinggi, bagian dari pendapatan tersebut yang dialokasikan untuk konsumsi pangan akan semakin rendah. Proporsi uang yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan menjadi kecil. Hal ini juga menunjukkan, pangan yang dikonsumsi bukan lagi mempertimbangkan murah-mahalnya harga pangan tersebut, melainkan lebih pada kontribusi kualitas pangan baik secara higienis maupun dari segi sosial.

Masyarakat yang sedemikian sudah lepas dari perangkap subsistensi. Peralihan konsumsi beras ke sumber karbohidrat lain dalam masyarakat yang telah lepas dari perangkap subsistensi dapat dipastikan sebagai proses diversifikasi pangan. Tapi sebaliknya, ketika masih dalam perangkap subsistensi ekonomi, peralihan beras ke pangan karbohidrat lain hampir dapat dipastikan akan membuat fenomena kerawanan pangan.

Kalau kita melihat kondisi mutakhir kita, saat ini ada sekitar 18 juta rumah tangga miskin. Dalam kondisi yang demikian,perangkap subsistensi masih niscaya dalam skala yang besar di dalam masyarakat kita. Ketika kita melihat fenomena ada masyarakat yang beralih dari beras ke tiwul, misalnya, kita perlu prihatin karena fenomena itu menunjukkan sedang terjadi kerawanan pangan. Mengapa? Fenomena peralihan pangan dari beras ke tiwul itu karena masyarakat yang bersangkutan kesulitan akses beras akibat konstrain harga, sehingga mereka mengalihkan konsumsinya ke pangan yang lebih murah. Ini bentuk kerawanan pangan, bukan diversifikasi pangan. Inilah prinsip pertama yang harus kita sadari bersama bahwa diversifikasi pangan berkorelasi positif dan nyata dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Prinsip kedua, diversifikasi pangan akan segera bisa hadir bila politik pangan kita tidak terlalu bias terhadap beras. Politik pangan kita sampai hari ini sangat didominasi oleh tujuan utama, yakni akses masyarakat yang mudah terhadap pangan pokok utama beras. Beras adalah komoditas yang mempunyai posisi tawar politik yang tinggi. Harga riil komoditas ini tidak boleh naik. Inilah yang selanjutnya menimbulkan Dutch Disease (Penyakit Belanda), di mana kita jorjoran mengalokasi resources yang sebesar-besarnya agar suplai beras meningkat, yang menyebabkan kita abai terhadap pengembangan pangan-pangan lokal sumber karbohidrat yang potensial untuk dikembangkan. Bahkan, karena mudahnya akses masyarakat terhadap beras, di kalangan masyarakat bukan pemakan beras terjadi perubahan konsumsi ke beras. Fenomena itu dapat dengan mudah Anda lihat di Madura (yang sebelumnya penikmat jagung), Maluku (sagu), dan Papua (umbi-umbian).

Prinsip ketiga adalah bahwa diversifikasi pangan dapat terjadi dengan cara mengubah preferensi masyarakat terhadap pangan yang ada. Harus diakui, pangan diliputi pula oleh nilai-nilai sosial tertentu. Singkong rebus atau tiwul, misalnya, kalau dikonsumsi dalam wujud primernya tanpa sentuhan teknologi dan inovasi pasar, identik dengan pangan inferior atau identik dengan pangan masyarakat marginal, yakni dikonsumsi ketika dalam keadaan kesulitan ekonomi.

Untuk mengubah citra produk-produk pangan yang sedemikian itu, dibutuhkan sentuhan teknologi dan inovasi pasar. Preferensi konsumen akan mudah bergerak ke pangan-pangan lokal pengganti beras jika bentuk fisik atau cara penyajian tidak lagi identik dengan yang dipersepsikan sebagai pangan marginal. Misalkan melalui sentuhan agroindustri, tiwul diubah menjadi pasta, mi, atau tepung, atau disajikan dalam bentuk piza dan lain-lain. Kalau hal-hal tersebut bisa kita lakukan dengan baik, bukan hanya akan meningkatkan konsumsi pangan lokal, tapi lebih dari itu, posisi dominasi gandum dalam konsumsi produk pangan olahan kita akan bisa dikurangi. Kita tahu gandum adalah pangan yang tidak punya keunggulan komparatif untuk diproduksi di dalam negeri, yang berakibat pada ketergantungan kita terhadap sumber impor.

Dari tiga prinsip di atas, dua prinsip pertama dalam jangka pendek (1-5 tahun ke depan) tidak bisa dijadikan landasan program diversifikasi pangan nasional. Mengapa? Sebab, meningkatkan kesejahteraan 18 juta rumah tangga miskin serta menurunkan posisi strategis beras dalam perspektif publik dan pengambil kebijakan bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun. Butuh waktu yang lebih lama.

Program diversifikasi pangan selama lima tahun ke depan harus dilandasi oleh prinsip ketiga. Konsekuensinya, manajemen produksi dan agroindustri pangan seharusnya berada dalam satu departemen. Sebagaimana yang diketahui, Departemen Pertanian selama ini merupakan pengemban tugas utama pemerintah dalam menyediakan suplai pangan. Selayaknya tugas ini diperluas dengan mengelola sisi agroindustri pangan untuk mempermudah pengelolaan program diversifikasi pangan nasional.